Lewati ke konten utama
Repositori InstitusiUniversitas Bina Insani
Panduan unggahMasuk
Beranda / Koleksi

COLLECTION

Koleksi Perpustakaan

Koleksi otomatis dari Perpustakaan

1.604 item publik

Publikasi

Halaman 45 dari 81

Perilaku Kebijakan Organisasi

Dr. H. Rusdin Nawi; M.Si.
2020 · Book · Open Access

Buku ini membahas Isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan organisasi. Misalnya program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditandatangani oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain sejak garis kebijakan vertikal menjadikan kebijakan program BKKBN, Termasuk isu kebijakan yang sering diberitakan bahwa sejak program BKKBN ini iotonomikan terdapat banyak pegawai dan tenaga penyuluh BKKBN yang melakukan mutasi pindah ke instansi lains ebagai dampak dari banyaknya karyawan yang melakukan mutasi umumnya adalah tenaga yang telah terlatih dan menguasai pekerjaan penyuluh BKKBN sebagai aset dalam pengembangan program kelembagaan mengalami pengurangan. Isu kebijakan program kelembagaan di era otonomi pemerintahan daerah, terdapat adanya berbagai kesenjangan (gap) dalam pelaksanaan tugas yang diemban terhadap publik, khususnya dalam pendampingan dan pemberian penyuluhan Kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota yang ditempatkan di kecamatan dan desa. Sebelum kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam satu kecamatan terdapat lebih dari dua orang Petugas Penyuluh Lapangan BKKBN yang mengkoordinir Penyuluh Lapangan Desa (PLD), saat ini telah ditetapkan hanya satu orang di kecamatan. Termasuk PLD BKKBN sebelum otonomi pemerintahan daerah, 1 orang PLD BKKBN menangani satu desa, tetapi saat ini 1 orang PLD BKKBN desa menangani tiga sampai empat desa, sehingga tidak efektif dalam melakukan pembinaan, pencerahan dan penyuluhan kepada publik khususnya masyarakat yang rentang dengan reproduksi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, program kelmebagaan adalah program bupati tau/walikota yang tentunya kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung kebijakan utama yang menjadi prioritas dari bupati/walikota yang saat ini nampaknya program kelembagaan bukan lagi sebagai program prioritas, melainkan program pendukung kebijakan bupati/walikota, menjadi wajar jika jumlah penduduk bertambah, kesehatan masyarakat mengalami perubahan yang stagnan dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan, sehingga nampaknya program kelembagaan mengalami pengabaian dari program-program pemerintah yang berskala prioritas, terkalahkan dengan kebijakan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai program kebijakan prioritas pemerintah daerah.

Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba

Dian Ari Nugroho
2020 · Book · Open Access

Ilmu sosial (Social Sciences) berkembang semakin pesat pada era globalisasi saat ini. Begitu pula dengan dinamika perkembangan ilmu manajemen, yang tidak dapat dilepaskan dari semakin tingginya tuntutan akan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya yang ada dalam suatu organisasi. Sumberdaya manusia, produksi, keuangan, maupun pemasaran pada gilirannya dituntut untuk dapat dikelola secara tepat agar organisasi memiliki daya saing yang tinggi. Keberadaan ilmu manajemen memungkinkan sumberdaya dalam organisasi dapat diatur dan dikelola dengan baik dan benar. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan merupakan fungsi-fungsi manajemen yang digunakan untuk mengelola kegiatan dalam organisasi dijalankan secara terencana dan terarah.

Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)

Drs. Chairil Anwar Pohan; M.
2018 · Book · Open Access

Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dewasa ini, perusahaan-perusahaan berupaya keras untuk menjadi lebih kompetitif. Salah satu strateginya adalah dengan menjalankan manajemen perpajakan atau perencanaan perpajakan (tax planning). Dalam hal ini, wajib pajak badan usaha–atau pribadi–merencanakan serta mengendalikan hak dan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efi sien agar dapat memberikan kontribusi maksimum dalam bentuk peningkatan laba atau penghasilan. Tax planning bukanlah upaya untuk mengelak dari kewajiban membayar pajak atau melanggar aturan perpajakan. Dengan melakukan perencanaan pajak yang cermat, perusahaan dapat menghemat kas keluar, mengatur cash fl ow, dan menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Buku ini membahas perencanaan pajak yang terkait dengan berbagai masalah bisnis dan perpajakan yang dihadapi pengusaha serta mengupas beragam cara menyiasati pajak dengan bijak, seperti: • Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha • Tax Planning PPh Pasal 21/26 • Tax Planning PPh Pasal 22/Pasal 23/26 dan PPh Final • Tax Planning PPN • Tax Planning PPh Badan • Optimalisasi Pembayaran Pajak untuk Menghemat Pajak • Manajemen Rugi Fiskal dan Strategi Perpajakannya Akademisi yang mempelajari administrasi dan kebijakan perpajakan atau akuntansi pajak, konsultan pajak, praktisi bisnis, pemimpin perusahaan, maupun birokrat yang mendalami bidang perpajakan akan memperoleh informasi berharga dari referensi yang penting ini.

Kamus Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Tionghoa-Indonesia-

Suyena Adegunawan
2018 · Book · Open Access

Dalam memasuki bisnis global, khususnya di kawasan Asia Pasifik, pengusaha dan jajarannya baik dari Indonesia maupun yang masuk ke Indonesia tidak dapat menghindari pemadanan bahasa Indonesia, Inggris, dan Tionghoa. Kamus yang disusun dengan tiga bahasa diharapkan dapat menjadi jembatan dalam pergaulan pelaku bisnis antarbangsa. Kamus ini memuat 18.891 entri meliputi peristilahan dalam disiplin utama Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan, dilengkapi dengan Manajemen; Perdagangan, Perseroan, Kontrak, Sekuritas, dan sebagainya. Huruf Tionghoa dalam kamus ini terdiri atas huruf ringkas (simplified Chinese character), huruf tradisional (traditional Chinese character), dan pelafalan baku (pin yin) disesuaikan dengan kebutuhan pemakai masyarakat Indonesia. Pemakai yang pernah belajar bahasa Tionghoa tingkat paling dasar sekalipun dapat menggunakan kamus ini.